Hukum Bagi Penjudi Situs Poker Pulsa Online

situs poker pulsaSitus Poker Pulsa – Sebagai seorang warga Indonesia yang baik, tentunya kamu paham bahwa Indonesia adalah sebuah negara Hukum. Artinya Indonesia merupakan sebuah negara yang berkedaulatan hukum. Seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai negara hukum itu tersendiri.

Namun, tahukah kamu? Bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa jenis hukum yang berlaku. Hukum-hukum ini, adalah gabungan ( campuran )  dari sistem hukum adat, sistem hukum agama dan sistem hukum yang ada di Eropa. Khususnya sistem hukum yang ada di negara Belanda. Hal ini dipengaruhi sejarah serta masa lalu dari Indonesia. Dimana Indonesia sendiri merupakan salah satu negara bekas jajahan Belanda.

Lalu, apa saja jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia? Penasaran? Yuk simak beberapa ulasan jenis hukum yang populer di Indonesia berikut ini terkhusus bagi penjudi situs poker pulsa.

Hukum Perdata                                                                       

Tak hanya di negara hukum, layaknya Indonesia saja. Hukum perdata juga menjadi salah satu hukum yang cukup krusial di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari seorang subjek hukum serta hubungan antar subjek hukum. Oleh karenanya, tak heran bila hukum perdata lebih terkenal dengan nama hukum privat atau hukum sipil.

Hukum perdata di Indonesia sendiri dibuat berdasarkan hukum perdata yang ada di Belanda. Tepatnya hukum perdata yang ditinggalkan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa KUHPer ( akronim dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) hanyalah sebuah terjemahan dari BW ( Bugerlijk Wetboek ). Sebuah buku perundang-undangan perdata yang berlaku di kerajaan Belanda dan berdasarkan asas konkordansi, hukum ini juga berlaku di beberapa wilayah jajahan Belanda. Termasuk Indonesia.

Hukum Pidana

Berbeda halnya dengan hukum perdata yang bersifat pribadi atau sipil. Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat umum atau lebih terkenal dengan nama hukum publik.  Sehingga bukan hal yang aneh bila hukum pidana dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik.

Secara umum, hukum pidana dibagi ke dalam dua kategori yang meliputi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil biasanya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana maupun mengenai pidana ( saksi ). Sedangkan hukum formil adalah beragam hukum yang mengatur tentang tata pelaksanaan dari hukum materiil itu sendiri.

Bukan hanya tugas-tugasnya saja yang berbeda, dasar dari kedua jenis hukum pidana ini juga berbeda. Hukum materiil didasarkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang lebih populer dengan nama KUHP. Berbeda halnya dengan hukum formil yang dilandaskan UU ( Undang-Undang ) Nomor 8 yang terbit pada tahun 1981. Di dalam undang-undang ini, dijelaskan mengenai hukum acara pidana.

Hukum Tata Negara

Pada umumnya hukum yang mengatur terkait struktur sebuah kelembagaan, pembentukan ataupun penyusunan lembaga-lembaga negara, hubungan yang berkaitan dengan hukum antar lembaga-lembaga negara serta hukum tentang negara lain di Indonesia, telah diatur di dalam sebuah hukum tata negara. Sehingga secara garis besar dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum tata negara hanya mengatur tentang negara dalam keadaan diam. Hal ini berarti, bahwa hukum tata negara mengatur tentang negara secara luas. Dimana ini mengatur negara dalam pemahaman yang abstrak.

Hukum Adat

Seperti halnya yang sudah dibahas sebelumnya, hukum negara Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat. Dimana hukum adat sendiri merupakan seperangkat norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di daerah tertentu. Umumnya, hukum adat antar sekelompok masyarakat berbeda dengan kelompok masyarakat lain, walaupun daerahnya bertetangga.

Hukum Agama

Sama halnya yang terjadi diungkapkan sebelumnya, selain hukum adat, hukum di Indonesia dipengaruhi pula oleh hukum agama. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka tak heran bila banyak hukum agama ataupun syariat-syariat Islam yang digunakan hukum. Terutama mengenai hukum di bidang kekeluargaan, perkawinan dan warisan.

Akan tetapi, karena Indonesia menganut ideologi Pancasila maka hukum agama Islam tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sebab di Indonesia ada 6 agamanya yang diakui secara sah. Sedangkan masing-masing agama memiliki aturan atau hukumnya masing-masing.

Sebenarnya ada beberapa jenis hukum lain yang ada di Indonesia. Seperti halnya hukum tata usaha negara ( hukum administrasi negara ), hukum acara dan hukum antar tata hukum. Namun kelima hukum di atas adalah jenis-jenis hukum di Indonesia yang paling populer. Bahkan mungkin jenis-jenis hukum yang sering kamu dengar namanya di negara hukum ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *