Hukum Bermain Judi di Bandar Togel Terpercaya

Bandar Togel TerpercayaBandar Togel Terpercaya – Bermain judi di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari Sabang hingga Merauke adalah merupakan suatu kejahatan. Berbeda dengan Malaysia yang memberikan ijin khusus pada wilayah tertentu, seperti di area Genting Island sebagai wilayah judiĀ  dan begitu juga di negara lain, judi masih diperbolehkan. Pada beberapa negara aktivitas perjudian bahkan menjadi harapan sebagai salah satu pemasukan bagi negara, seperti di Monaco dan juga Malaysia, serta Thailand yang bahkan dikaitkan dengan kegiatan wisata. Namun judi di Indonesia itu pada dasarnya dilarang.

Aturan Hukum Mengenai Perjudian di Indonesia
Hukum mengenai judi ini diatur dalam beberapa produk hukum berikut ini :

Hukum Dasar Judi Berbentuk Konvensional
Sebagai bentuk Lex Generali, hukum mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP juncto UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi juncto PP Nomor 9 tahun 1981 juncto Instruksi Presiden serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tanggal 1 April 1981. Kemudian guna penertiban perjudian termasuk berjudi di Bandar Togel Terpercaya, maka aturan pada Pasal 303 KUHP dibuat aturan pelaksanaan lanjutannya lagi dengan UU Nomor 7 tahun 1974, yang dalam pasal 1 nya, menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai suatu bentuk kejahatan. Keseluruhan bentuk judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ialah merupakan suatu kejahatan. Meski sebelum tahun 1974 terdapat perjudian yang disebut berupa kejahatan sesuai pasal 303 KUHP, dan terdapat bentuk perjudian yang berupa pelanggaran, sesuai pasal 542 KUHP, tetapi dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 1974 lantas telah diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) UU No 7 tahun 1974 membuat terjadinya perubahan atas ancaman hukumannya, yakni disebutkan di pasal 303 ayat (1) KUHP, yakni yang semula dari maksimal 8 bulan penjara atau denda maksimal sebesarĀ  90 ribu rupiah, lalu diubah menjadi hukuman penjara maksimal hingga 10 tahun atau adanya denda maksimal sebesar 25 juta rupiah. Lalu pada pasal 303 ayat (1) -1 Bis KUHP serta pasal 303 ayat (1) -l -2 Bis KUHP maka ancaman hukumannya diperberat bagi pelaku yang menggunakan kesempatan, dan ikut juga main judi, kemudian hukumannya diperberat menjadi selama maksimal hingga 4 tahun penjara atau denda yang maksimal adalah sebesar hingga 10 juta rupiah juga pada ayat (2) nya mengenakan hukuman bagi para pelaku yang telah pernah dihukum penjara karena berjudi dengan hukuman penjara selama-lamanya maksimal hingga 6 tahun atau denda yang besarnya maksimal sebesar hingga 15 juta rupiah.

Hukum Judi Online
Sedangkan hukuman perjudian secara online sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE secara lex specialis, mengatur hukuman penjara bagi para pelaku judi online selama hingga 6 tahun dan/atau denda sebesar hingga sejumlah 1 miliar Rupiah.

Unsur-unsur Pidana Perjudian
Unsur-unsur pokok yang terdapat pada pasal 303 ayat (1) ke -2 tersebut ialah sebagai berikut.

Barang Siapa
Jadi bisa berupa perorangan individu, baik itu WNI ataupun WNA yang melakukan kegiatan perjudian di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai wilayah hukum negara Indonesia, atau Badan Hukum, baik itu badan hukum Indonesia atau Asing, sebagai subyek hukumnya.

Tanpa Ijin
Dalam hal ini tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan Sengaja
Dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan untuk menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bisa bermain judi ataupun dengan sengaja turut serta dalam perusahaan yang melaksanakan hal tersebut. Kemudian secara lex generali, diatur pada khusus dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE, terkait kegiatan judi online, terdapat unsur pokok, sebagai berikut.

Dengan Sengaja
Yakni ada unsur kesengajaan.

Tanpa Hak
Yakni tanpa memiliki hak yang sah dan legal

Mendistribusikan atau Menstransmisikan atau Membuat dapat Diaksesnya
Yakni melakukan kegiatan yang memungkinkan terjadinya perjudian tersebut bisa berlangsung

Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Mempunyai Muatan Perjudian
Yakni terdapatnya kegiatan perjudian yang dilakukan secara online, aktivitas perjudian melalui berbagai media dan bentuknya.

Itulah berbagai produk hukum yang mengatur mengenai pelarangan berbagai aktivitas atau kegiatan perjudian di wilayah hukum negara Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *